Tingkatkan Tertib Administrasi Kinerja, Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Ikuti Pembinaan Kepegawaian Daring Mahkamah Agung RI
Suka Makmue, 8 Juli 2026 – Dalam rangka menyamakan persepsi dan meningkatkan tertib administrasi kepegawaian, Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue mengikuti kegiatan Pembinaan Bidang Kepegawaian yang diselenggarakan langsung oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kegiatan pembinaan berskala nasional ini dilaksanakan secara daring dan diikuti oleh jajaran aparatur dari Ruang Media Center Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue.
Keikutsertaan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dalam agenda strategis ini diwakili oleh jajaran pimpinan kesekretariatan dan aparatur terkait. Tampak hadir mengikuti jalannya pembinaan virtual tersebut:
- Ibu Khairan, S.H. selaku Sekretaris Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue
- Bapak Muhammad Fauzi, S.Kom. selaku Plt. Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana (Ortala) beserta jajaran Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala
- Seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue
Agenda utama dalam pembinaan kali ini berfokus pada pembahasan teknis mengenai ketertiban pengisian dan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Pihak Mahkamah Agung RI memberikan arahan terperinci mengenai tata cara penyusunan SKP yang baik, benar, dan sesuai dengan regulasi terbaru, guna memastikan bahwa evaluasi kinerja aparatur peradilan dapat diukur secara objektif dan akuntabel.
Sekretaris Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, Ibu Khairan, S.H., menyampaikan bahwa pembinaan ini sangat krusial, khususnya bagi aparatur PPPK, agar terhindar dari kendala administratif di kemudian hari. "Melalui pembinaan ini, diharapkan seluruh pegawai dapat lebih disiplin dan teliti dalam merencanakan, mengisi, serta melaporkan capaian kinerjanya melalui sistem SKP yang terintegrasi," tuturnya.
Dengan adanya pembinaan berkelanjutan dari Mahkamah Agung RI ini, Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berkomitmen untuk terus meningkatkan profesionalisme dan kualitas sumber daya manusia demi terwujudnya tata kelola birokrasi peradilan yang modern dan transparan. PN.
